Hamas: Pemerataan Pendidikan di Pedalaman Kaltim Perlu Langkah Konkret dan Terpadu
TERASKATAKALTIM – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, kembali menyoroti persoalan mendasar yang belum sepenuhnya tertangani di daerah, yaitu ketimpangan pendidikan antara kawasan perkotaan dan pedalaman.
Ia menegaskan, kesenjangan ini harus segera dijawab dengan kebijakan dan strategi yang lebih inklusif serta melibatkan lintas sektor.
“Pendidikan tidak boleh bergantung pada letak geografis. Anak-anak di pedalaman punya hak yang sama untuk mendapat pendidikan berkualitas,” kata Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, Jumat (23/5/25).
Dalam pengamatannya, masih banyak sekolah di wilayah terpencil Kaltim yang menghadapi keterbatasan signifikan, baik dari sisi fasilitas maupun jumlah tenaga pendidik. Beberapa sekolah bahkan hanya memiliki satu atau dua guru yang harus merangkap seluruh mata pelajaran serta tanggung jawab administratif.
Situasi ini, menurut Hamas, menuntut perhatian lebih dari seluruh pemangku kebijakan, bukan hanya Dinas Pendidikan.
Baca Juga:
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun peta jalan pemerataan pendidikan.
“Pemerintah harus menciptakan sistem yang mendukung guru untuk betah di daerah. Mulai dari insentif, pelatihan, hingga jaminan karier,” ujarnya.
Hamas juga mendorong agar solusi jangka pendek seperti penugasan guru kontrak atau relawan diiringi oleh kebijakan jangka panjang yang lebih berkelanjutan, terutama dalam hal rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia di sektor pendidikan.
Tak hanya itu, ia menekankan bahwa upaya meningkatkan kualitas pendidikan di pedalaman tidak cukup hanya dengan membangun gedung sekolah. Perhatian juga harus diberikan pada ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik, internet, dan tempat tinggal layak bagi guru.
“Kalau bicara generasi emas, kita tidak bisa hanya fokus ke pusat kota. Pembangunan SDM harus menyeluruh,” tegasnya.
Dengan seruan akan keadilan pendidikan ini, Hamas berharap alokasi anggaran dan kebijakan pemerintah ke depan benar-benar mencerminkan semangat pemerataan.
“Terutama di daerah yang selama ini masih tertinggal dalam akses dan kualitas pendidikan, sehingga tak ada lagi anak Kaltim yang merasa terpinggirkan hanya karena tinggal di pelosok,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
