Darlis : Banjir Samarinda Tak Bisa Lagi Dianggap Musiman, Aktivitas Tambang Harus Dievaluasi

TERASKATAKALTIM – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti seriusnya dampak banjir yang kembali merendam, Kota Samarinda.

Ia menegaskan bahwa peristiwa ini tidak bisa lagi dilihat sebagai kejadian alam biasa, melainkan sebagai hasil dari kerusakan lingkungan yang sistemik akibat lemahnya tata kelola wilayah, khususnya di area hulu yang dipadati aktivitas pertambangan.

“Masalah ini jauh lebih dalam dari sekadar curah hujan tinggi. Kita menghadapi kerusakan ekosistem akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali di wilayah hulu. Jika tidak ada koreksi serius, banjir akan menjadi rutinitas yang mematikan,” ujarnya.

Menurut Darlis, bencana ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang saling berkaitan. Ia menyebutkan buruknya sistem drainase, alih fungsi lahan di daerah resapan, serta lemahnya pengawasan terhadap izin tambang sebagai penyebab utama.

“Kita sedang membayar harga dari pembangunan yang tidak memperhitungkan keberlanjutan. Drainase yang tidak memadai dan kawasan hijau yang menyempit akibat tambang membuat air tak punya ruang untuk mengalir,” tuturnya, Kamis (22/5/25).

Ia juga menilai penanganan darurat yang dilakukan pemerintah masih bersifat sementara. Keberadaan posko dan dapur umum memang membantu, namun belum menyentuh akar permasalahan.

Warga, menurutnya, butuh jaminan bahwa kejadian serupa tak lagi berulang, bukan sekadar bantuan logistik saat bencana tiba.

Untuk itu, ia mendorong penyusunan strategi jangka panjang yang komprehensif. Di antaranya mencakup pembangunan kolam retensi, pemulihan kawasan hutan, serta revitalisasi sistem drainase kota.

Tak kalah penting, kata dia, adalah evaluasi serius terhadap izin usaha pertambangan yang dinilai menjadi salah satu kontributor utama kerusakan lingkungan.

“Perlu keberanian politik untuk mengkaji ulang sektor ekstraktif. Kita harus jujur bahwa kontribusi ekonomi dari tambang tidak sebanding jika dibandingkan dengan risiko bencana dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan,” jelasnya.

Sebagai wakil rakyat, Darlis menyatakan komitmennya untuk mengawal penyusunan kebijakan penanggulangan banjir secara kolaboratif.

Ia mendorong sinergi lintas sektor dengan melibatkan dinas teknis, kalangan akademisi, dan pegiat lingkungan agar solusi yang diambil berbasis pada data ilmiah dan prinsip keadilan ekologis.

Samarinda, yang merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi Kalimantan Timur, menurutnya tidak boleh terus menerus lumpuh hanya karena hujan deras. Ia meminta seluruh pihak untuk mulai memandang banjir sebagai sinyal bahwa pembangunan selama ini telah mengabaikan keseimbangan alam.

“Kita tidak bisa terus-menerus menormalisasi bencana. Sudah waktunya kita berbenah, dan itu dimulai dari kesadaran untuk mengelola lingkungan dengan bijak dan berkeadilan,” tutupnya.

RF (ADV DPRD KALTIM)