TERASKATAKALTIM – Rencana pembangunan flyover di Simpang Muara Rapak, Balikpapan, kembali menjadi perhatian utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Proyek strategis ini digadang-gadang sebagai solusi untuk mengurai kemacetan serta menekan potensi kecelakaan lalu lintas di kawasan rawan tersebut.
Saat ini, tahapan pembangunan telah memasuki fase krusial, yakni persiapan pembebasan lahan. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menilai bahwa proses ini menjadi penentu utama kelanjutan pembangunan fisik yang ditargetkan mulai pada 2026.
“Selama lahan belum dibebaskan, proyek ini tidak akan bisa berjalan. Ini menjadi fokus dan prioritas utama kami saat ini,” ujar Abdulloh, Kamis (8/5/25).
Guna mempercepat proses tersebut, DPRD Kaltim bersama Pemerintah Provinsi tengah mematangkan skema pendanaan. Rencananya, biaya untuk penyusunan penetapan lokasi akan dimasukkan ke dalam APBD Murni 2025. Sementara itu, dana pembayaran kompensasi lahan akan diusulkan melalui APBD Perubahan pada tahun yang sama.
Abdulloh menegaskan, pembangunan flyover di Muara Rapak merupakan bagian dari rangkaian proyek infrastruktur prioritas yang tengah digalakkan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi.
Selain itu, beberapa rencana lain juga tengah diproses, seperti pelebaran Jalan Sepinggan Manggar, pembangunan coastal road, hingga pembangunan jembatan penghubung antara Kampung Baru dan Kariangau.
“Dari sejumlah proyek strategis yang sedang direncanakan, flyover Muara Rapak adalah yang paling siap secara teknis dan paling mendesak kebutuhannya bagi warga Balikpapan,” jelasnya.
Meski pembangunan berada di bawah otoritas pemerintah provinsi, DPRD berkomitmen untuk terus mendorong realisasinya melalui sinergi lintas sektor.
Abdulloh juga menekankan bahwa proyek ini bukan semata persoalan infrastruktur, melainkan berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Kami akan terus kawal dan dukung penuh agar proyek ini tidak hanya jadi wacana, tetapi benar-benar terwujud di lapangan,” ujarnya.
Dengan keberadaan flyover tersebut, DPRD Kaltim berharap keluhan masyarakat terkait kepadatan lalu lintas dan tingginya risiko kecelakaan di kawasan Muara Rapak bisa segera teratasi. Ke depan, arus kendaraan diharapkan lebih lancar, dan mobilitas masyarakat pun menjadi lebih aman.
RF (ADV DPRD KALTIM)
