TERASKATAKALTIM– Penurunan tingkat hunian hotel di sejumlah kota di Kalimantan Timur mendapat perhatian dari Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Menurutnya, tren penurunan tersebut tidak lepas dari kebijakan efisiensi yang saat ini diberlakukan oleh pemerintah daerah.
“Jadi kenapa ada penurunan hunian hotel? Salah satunya karena kita melakukan efisiensi anggaran,” ungkap Hasanuddin saat ditemui usai Musrenbang RPJMD di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (5/5/2025).
Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim mengalami penurunan signifikan. Dari kisaran Rp21 triliun pada tahun sebelumnya, diperkirakan turun menjadi sekitar Rp18 triliun pada 2025. Dampaknya, berbagai kegiatan pemerintahan yang sebelumnya dilaksanakan di hotel, kini dialihkan ke fasilitas milik pemerintah seperti Aula Odah Etam atau Lamin Etam.
“Efisiensi kita tahun ini kurang lebih Rp700 miliar. Jadi banyak kegiatan yang dulunya dilakukan di hotel, sekarang dipindahkan ke tempat milik pemerintah sendiri,” jelasnya.
Tak hanya pada kegiatan eksekutif, efisiensi juga menyentuh aktivitas legislatif. Hasanuddin menyebut, jumlah staf yang mengikuti kunjungan kerja DPRD dikurangi, dan agenda perjalanan luar daerah dialihkan menjadi kegiatan dalam provinsi.
Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penyesuaian terhadap situasi ekonomi global yang tidak menentu. Faktor eksternal seperti konflik geopolitik, kebijakan moneter internasional, dan pembatasan ekspor pangan turut memicu inflasi dan berdampak ke dalam negeri, termasuk sektor jasa seperti perhotelan.
“Ekonomi dunia sedang tidak stabil. Perang, kebijakan negara besar seperti Amerika, itu semua berdampak. Harga barang naik, investasi terganggu. Kita harus menyesuaikan,” tuturnya.
Meski demikian, Hasanuddin menilai bahwa situasi ini tidak bersifat permanen. Ia tetap mendorong agar kegiatan pemerintahan tetap berjalan, meskipun dengan skala yang lebih hemat. Menurutnya, pemangkasan anggaran sebaiknya tidak dilakukan secara total.
“Kalau bisa, jangan semua kegiatan dipotong 100 persen. Potong 50 persen saja supaya masih ada kegiatan yang berjalan, sekaligus menjaga perputaran ekonomi,” ujarnya.
Di akhir, Hasanuddin turut menyinggung fluktuasi harga komoditas utama Kaltim seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) yang juga menjadi faktor pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Ia berharap tekanan fiskal saat ini hanya bersifat sementara dan tidak mengganggu pertumbuhan jangka panjang daerah.
“APBD kita memang turun sekitar Rp4 triliun. Tapi semua ini masih bisa kita atasi bersama, selama tetap ada koordinasi dan perencanaan yang matang,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
