Kutim — Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutai Timur mendapat sorotan dari anggota DPRD, Faizal Rachman, yang menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBD, khususnya terkait tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada beberapa dinas, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Anggota DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, menyatakan bahwa evaluasi perlu dilakukan untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Ia menekankan pentingnya perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD.
“Hari ini kami memanggil yang sebetulnya kita berharap Kepala TAPD Sekda hadir, karena dalam rapat RAPBD Perda ini kita mau mengevaluasi kinerja selama satu tahun,” ujarnya.
Rapat evaluasi APBD fokus pada dinas-dinas dengan SILPA terbesar, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang mencatat SILPA sebesar 423 miliar rupiah dari alokasi 1,9 triliun rupiah, sementara penyerapan anggaran hanya mencapai 1,5 triliun rupiah.
“Kita juga ingin ini menjadi renungan dan evaluasi untuk diadakan perbaikan di APBD selanjutnya. Makanya kita ingin pengambil-pengambil kebijakannya yang hadir seperti kepala-kepala dinasnya,” bebernya.
Kehadiran Kepala Dinas PUPR dalam rapat juga menjadi perhatian, dengan harapan agar pimpinan dinas lebih menghargai proses pengawasan DPRD.
“Yang datang hanya bagian program dan fungsionalnya, alasannya tidak bisa hadir karena satu sakit dan satunya lagi survey. Saya bilang pending dulu kalau ada rapat dengan DPRD,” ujarnya.
“Karena yang mengundang bukan Faizal secara pribadi tapi Ketua DPRD yang mengundang. Masa lembaga yang mengundang dianggap remeh,” tegasnya.
Evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyusunan dan pelaksanaan APBD di masa mendatang, memastikan anggaran daerah dapat terserap dengan baik dan manfaatnya maksimal bagi masyarakat. Langkah ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran. (Adv)
