Perangi Rutilahu, Pemkab Kutim Pastikan MBR Dapat Hunian Layak
TERASKATA.Com, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menunjukkan komitmennya memerangi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kutai Timur.
Komitmen itu dibuktikan dengan memastikan program program seribu rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berjalan dengan transparan dan terukur.
Melalui Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat (Disperkim), pembangunan rumah ini telah ditetapkan dengan besaran anggaran berbeda untuk pembangunan baru dan perbaikan.
Kepala Disperkim Kutim, Ahmad Iip Makruf menjelaskan, pembangunan rumah baru membutuhkan alokasi anggaran sekitar Rp115 juta per unit, sementara untuk perbaikan rumah berkisar Rp50 juta hingga Rp60 juta per unit.
“Semua sesuai kebutuhan di lapangan. Kalau bangun baru tentu biayanya lebih besar, sedangkan perbaikan disesuaikan dengan kondisi rumah yang ada,” ujar Iip.
Baca Juga:
Program rumah layak huni ini merupakan salah satu janji politik Bupati Ardiansyah Sulaiman bersama Wakil Bupati Mahyunadi. Mereka menargetkan seribu unit dapat direalisasikan selama lima tahun kepemimpinannya. Tahun ini, sedikitnya 200 rumah akan mulai dibangun maupun diperbaiki.
Kepala Bidang Permukiman Disperkim Kutim, Mohammad Noor menambahkan, penerima bantuan harus memenuhi enam parameter utama, di antaranya terdaftar sebagai MBR, memiliki KTP dan KK Kutim serta kepemilikan lahan bersertifikat hak milik.
“Kalau menumpang di rumah orang tua, maka harus ada surat hibah dari desa yang ditandatangani orang tua,” jelas Noor.
Selain itu, masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh juga mendapat prioritas. Data penerima diverifikasi dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta indikator lain, termasuk pencegahan stunting.
Untuk tahap awal tahun ini, Disperkim sudah melakukan survei di empat kecamatan, yakni Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, dan Rantau Pulung.
Dari hasil peninjauan, Sangatta Utara menjadi daerah dengan jumlah calon penerima terbanyak, seiring tingginya jumlah penduduk.
“Tahun ini akan dimulai dari dengan anggaran perubahan,” pungkas. (Ronny/teraskata)
