Jimmi Imbau Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tanpa Anarkis
TERASKATA.Com, Kutai Timur – Menyikapi gelombang aksi demonstrasi yang marak terjadi di sejumlah daerah, Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan menghindari tindakan anarkis.
Ia menyebut, penyampaian pendapat seharusnya dilakukan melalui jalur-jalur konstitusional dan dialog, bukan dengan kekerasan yang berujung pada kerusakan fasilitas negara dan jatuhnya korban.
“Kalau yang itu (situasi saat ini) bukan lagi mencekam ya, tapi sudah jatuh korban di beberapa daerah. Aspirasi itu tidak harus anarkis kalau bisa disampaikan lewat wakil-wakilnya. Saya kira kesempatan menyampaikan di DPRD itu upaya yang bagus,” ujar Jimmi saat ditemui di Gang Barito, Kecamatan Sangatta Utara, seusai kegiatan resesnya.
Jimmi menyoroti insiden yang dipicu oleh pernyataan sejumlah oknum pejabat pusat yang dinilai tidak etis dan justru memancing kemarahan publik. Ia menilai, sebagai pejabat publik, seharusnya setiap ucapan dijaga dengan baik, terlebih dalam situasi sosial-ekonomi yang rentan seperti saat ini.
“Sebagai pejabat publik, harus berhati-hati mengeluarkan pendapat. Yang mencelakakan itu pendapat yang keluar di situasi tidak tepat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai anarkisme yang muncul dalam sejumlah aksi merupakan cerminan dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Faktor ekonomi yang melemah, kebijakan pusat yang tak berpihak, hingga beban hidup masyarakat yang semakin berat menjadi latar belakang munculnya gejolak sosial.
“Situasi ini tidak lepas dari kondisi global dan kebijakan pusat yang berdampak langsung ke masyarakat bawah. Efisiensi, perlambatan ekonomi, hingga maraknya pinjaman online jadi bukti tekanan hidupd yang nyata. Ini ujian, dan semua pihak harus bisa menahan diri,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya empati dari para pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah baik pusat maupun daerah serta partai politik perlu menyadari masyarakat saat ini berada dalam tekanan ekonomi dan sosial yang serius. Karena itu, narasi yang disampaikan harus menenangkan, bukan justru menyulut emosi.
“Kita tidak boleh menampakkan sikap mengolok-olok saat rakyat sedang diuji. Semua pihak harus punya empati. Kekayaan alam yang kita punya seharusnya dikelola demi kemakmuran rakyat, sesuai amanah Undang-Undang Dasar,” tambah Jimmi.
Menanggapi pertanyaan soal peran Presiden di tengah memanasnya situasi, Jimmy mengatakan bahwa kehadiran figur pemimpin nasional tentu akan sangat berarti. Namun ia juga menekankan bahwa Presiden memiliki perangkat yang bisa dimaksimalkan, mulai dari kementerian hingga kepala daerah.
“Demonstrasi yang aspiratif dan mau berdialog adalah jalan terbaik. Tapi kalau sudah anarkis, itu akan menyulitkan penyelesaian masalah. Komunikasi yang jembatani masyarakat dan elit itu harus dibangun lagi,” ujarnya.
Terakhir, ia mendorong agar pemerintah daerah juga berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks ibu kota negara dan pusat pemerintahan seperti Jakarta, peran gubernur dan lembaga daerah sangat penting untuk meredam situasi agar tidak semakin memburuk. (Ronny/teraskata)
