Damayanti: Titip Siswa Bukti Ketimpangan Sekolah Masih Mengakar di Kaltim
TERASKATAKALTIM – Fenomena titip-menitip siswa saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyebut praktik ini sebagai cermin ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah yang masih belum terselesaikan secara struktural.
Damayanti mengungkapkan bahwa praktik penitipan siswa ke sekolah favorit tidak hanya merugikan siswa lain yang seharusnya lolos secara resmi, tetapi juga memperlihatkan bahwa sistem pendidikan masih belum adil dan setara.
“Selama kualitas sekolah tidak merata, orang tua akan terus berlomba memasukkan anak ke sekolah yang dianggap unggul, meski dengan cara yang tidak resmi,” ujarnya, Kamis (12/6/25).
Ia menyesalkan bahwa masih banyak anak yang gagal diterima di sekolah negeri pilihan karena kursi telah terisi oleh siswa titipan, yang masuk lewat jalur tidak semestinya.
Baca Juga:
Hal ini, kata Damayanti, bertentangan dengan prinsip dasar dalam UUD dan peraturan pendidikan yang menjamin kesetaraan akses untuk semua anak.
Menurutnya, solusi dari persoalan ini tidak bisa hanya berupa pengawasan pada proses PPDB semata. Pemerintah provinsi harus melakukan langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan antar sekolah, terutama dalam hal fasilitas dan tenaga pendidik.
“Pemerataan kualitas sekolah harus menjadi fokus utama. Jika semua sekolah punya fasilitas dan guru yang memadai, maka tidak akan ada lagi sekolah favorit atau sekolah pelarian,” jelas Damayanti.
Ia menambahkan, sistem seleksi resmi harus dihormati dan dijaga integritasnya. Campur tangan pihak tertentu, baik dari dalam maupun luar sistem pendidikan, hanya akan mencederai semangat keadilan dalam pendidikan.
“Anak-anak berhak mendapat tempat di sekolah melalui jalur yang transparan dan adil. Tidak boleh ada lagi ruang untuk praktik-praktik yang melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan,” tegasnya.
Damayanti mendesak pemerintah untuk melihat persoalan ini sebagai masalah sistemik, bukan sekadar perilaku oknum.
“Kami menekankan pentingnya reformasi pendidikan yang menempatkan pemerataan sebagai inti dari kebijakan,” tutupnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
