Soroti Titik Rawan di Samarinda, Subandi Tegaskan Perlunya Penambahan PJU

TERASKATAKALTIM – Minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Samarinda menjadi perhatian serius Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi.

Ia menilai kondisi tersebut tak lagi bisa dianggap remeh karena berdampak langsung terhadap keselamatan warga, terutama saat malam hari.

Menurut Subandi, keluhan masyarakat terkait jalan yang gelap bukan hal baru. Ia menyebut laporan serupa sudah sering diterimanya, baik dalam pertemuan langsung maupun melalui media sosial.

“Masyarakat merasa khawatir karena banyak jalan provinsi yang gelap dan rawan. Ini menyangkut keselamatan mereka,” tegasnya, Rabu (11/6/25).

Ia menjelaskan, keberadaan PJU bukan semata soal keindahan kota, melainkan bagian dari infrastruktur penting yang menunjang keamanan publik.

Dalam pengamatannya, banyak jalur padat yang justru minim penerangan, terutama di kawasan perumahan dan akses utama warga.

Subandi menyadari bahwa pengadaan dan pemeliharaan PJU tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas PUPR, namun DPRD tetap dapat mendorong realisasi kebutuhan ini melalui pokok-pokok pikiran (pokir).

Karena itu, ia telah menyampaikan usulan penambahan PJU di beberapa titik rawan di Samarinda sebagai bagian dari aspirasinya.

“Lewat pokir, saya sudah ajukan agar kawasan yang sangat membutuhkan penerangan segera diprioritaskan. Tidak bisa ditunda-tunda,” ujarnya.

Lebih jauh, Subandi menekankan perlunya sinergi antara OPD teknis seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menurutnya, pemetaan lokasi yang belum memiliki PJU harus dilakukan secara menyeluruh agar penganggaran tidak dilakukan secara spekulatif.

“Kita butuh data lapangan yang akurat. Supaya dalam pembahasan anggaran, semua pihak tahu mana yang harus diutamakan,” jelas politisi PKS itu.

Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan PJU tidak hanya terbatas di Samarinda, tetapi juga menjadi isu yang dihadapi banyak daerah lain di Kaltim.

Karena itu, ia menyambut baik dukungan dari rekan-rekan sesama legislator yang turut mendorong solusi serupa di daerah pemilihannya masing-masing.

Meskipun begitu, Subandi menyadari bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan seluruh kebutuhan PJU secara serentak.

Ia menegaskan perlunya skala prioritas, dimulai dari titik-titik yang dianggap paling rawan dan mendesak.

“Kita harus realistis. Tidak semua bisa ditangani sekaligus, tapi lokasi yang benar-benar membahayakan harus segera ditindak,” katanya.

Diakhir, Subandi memastikan bahwa isu penerangan jalan akan tetap menjadi salah satu agenda utama yang akan ia kawal selama masa sidang berjalan.

Ia juga berkomitmen untuk terus mendorong penyelesaiannya dalam pembahasan APBD perubahan 2025 maupun APBD murni tahun 2026.

“Kalau ini terus dibiarkan, keluhan masyarakat akan terus berulang. Harus ada langkah nyata, bukan janji semata,” pungkasnya.

RF (ADV DPRD KALTIM)