Jalan ke Bandara Terbengkalai, DPRD Kaltim Desak Pemerintah Realokasi Anggaran
TERASKATAKALTIM – Penundaan pembangunan jalan pendekat dari Ring Road IV menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi.
Ia menilai, proyek vital tersebut semestinya menjadi prioritas, mengingat fungsinya yang strategis dalam mendukung kelancaran akses transportasi udara di Samarinda.
“Pembangunan jalan pendekat dari Ring Road IV ke APT Pranoto sangat penting untuk mengurai kemacetan, terutama saat terjadi banjir di jalur utama Samarinda-Bontang,” ujar Subandi, Rabu (28/5/25).
Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim berdampak langsung pada tertundanya proyek ini, yang sejatinya dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan sekitar bandara.
Subandi, yang juga menjabat Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim, mengungkapkan bahwa selama ini hanya jalan poros Samarinda-Bontang yang menjadi akses utama menuju bandara.
“Ketika jalur itu tergenang banjir, tidak ada rute alternatif yang memadai, sehingga masyarakat kesulitan menjangkau bandara tepat waktu,” kata Subandi.
Dampak penundaan tersebut tidak hanya menyentuh aspek mobilitas, tapi juga berimbas pada sektor ekonomi dan pariwisata Kalimantan Timur.
Bandara APT Pranoto yang beroperasi sejak 2018, menurutnya, merupakan pintu gerbang utama arus masuk wisatawan maupun pelaku usaha.
“Jika akses menuju bandara sulit, tentu akan memengaruhi minat wisatawan dan investor. Ini bisa jadi kerugian besar bagi daerah,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Ia juga menyoroti kondisi keuangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah II Samarinda yang dinilai belum mampu mendukung pemeliharaan infrastruktur secara optimal.
Dengan anggaran hanya sekitar Rp28 miliar, kebutuhan untuk membiayai perawatan jalan di tiga wilayah, Samarinda, Kukar, dan Mahulu dianggap tidak sebanding.
Sementara itu, upaya dari Pemerintah Kota Samarinda untuk membangun jalan alternatif dari Sambutan ke APT Pranoto pun turut menghadapi hambatan yang sama, yakni keterbatasan anggaran dan pergeseran prioritas program pembangunan.
“Melihat urgensi proyek ini, kami mendorong agar pemerintah provinsi segera merealokasikan anggaran dan menyusun strategi percepatan pembangunan jalan alternatif ke bandara,” tuturnya.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk mengurangi kemacetan, mempercepat konektivitas, serta mendukung iklim investasi dan pariwisata di Benua Etam.
RF (ADV DPRD KALTIM)