DPRD Kaltim Soroti Penyusunan Prognosis APBD 2026, Komisi II Tekankan Kolaborasi Lintas OPD
TERASKATAKALTIM – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam proses penyusunan Prognosis APBD Tahun Anggaran 2026 dan Prognosis Perubahan APBD (P-APBD) 2025.
Hal itu disampaikannya usai memimpin agenda monitoring dan evaluasi yang digelar Senin (28/5/2025) di Gedung E Sekretariat DPRD Kaltim.
Agenda ini turut melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Sabaruddin, penyusunan prognosis anggaran bukanlah tugas satu instansi saja, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh OPD di lingkup Pemprov Kaltim.
“Formulasi anggaran ini terdiri dari berbagai tahapan. Target dan sasarannya jelas, baik untuk anggaran murni maupun perubahan. Karena itu, sejak awal harus sudah dimulai idealnya dari bulan Mei hingga Agustus,” jelasnya.
Baca Juga:
Ia menekankan bahwa Komisi II saat ini tengah menjalankan fungsi pengawasan dan hak dengar pendapat bersama mitra kerja, termasuk BPKAD dan Bapenda.
Namun dalam agenda kali ini, Kepala Bapenda berhalangan hadir, sehingga pembahasan belum bisa dilakukan secara menyeluruh.
“Kami menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bapenda, karena kami berharap bisa mendalami sejumlah hal penting. Tapi kami akan jadwalkan pertemuan lanjutan dalam waktu dekat,” ujar Sabaruddin.
Terkait realisasi anggaran, hingga kini Komisi II belum menerima data pasti dari dinas terkait.
Sabaruddin pun mendorong agar kepala dinas yang bersangkutan hadir langsung dalam rapat-rapat berikutnya, agar informasi yang diberikan lebih valid dan komprehensif.
“Data yang lengkap dan akurat dari para kepala OPD sangat kami butuhkan untuk memastikan perencanaan dan pengawasan berjalan maksimal,” tegasnya.
Agenda monitoring ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kaltim dalam memastikan transparansi serta efektivitas dalam penggunaan anggaran daerah.
Dewan berharap setiap kebijakan anggaran mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur.
RF (ADV DPRD KALTIM)
