Salehuddin Desak Pemprov Segera Bayar Insentif Guru Honorer Swasta
TERASKATAKALTIM – Keterlambatan pencairan insentif bagi guru honorer di sekolah swasta kembali menjadi sorotan. Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi ini, yang dinilai berdampak serius pada motivasi dan kinerja para pendidik.
“Insentif itu bukan hanya bentuk apresiasi, tapi juga bagian dari penghidupan mereka. Keterlambatan seperti ini bisa mempengaruhi semangat mereka dalam mengajar,” kata Salehuddin, Senin (26/5/25).
Ia menegaskan bahwa guru-guru honorer, terutama di wilayah terpencil dan sekolah swasta, selama ini menjadi tulang punggung dalam menjaga kelangsungan pendidikan. Oleh karena itu, kejelasan waktu pencairan insentif mutlak diperlukan.
“Kita mendorong Pemprov untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai proses pembelajaran terganggu karena insentif yang tak kunjung cair,” tegasnya.
Selain persoalan insentif, Salehuddin juga menyinggung masih minimnya jumlah tenaga pendidik di berbagai daerah di Kaltim.
Baca Juga:
Menurutnya, masalah distribusi guru yang tidak merata memperparah kondisi pendidikan yang sudah menantang.
“Jumlah guru masih jauh dari ideal. Di satu sisi kekurangan tenaga pendidik, di sisi lain insentif mereka pun terhambat. Ini bisa jadi bom waktu bagi dunia pendidikan,” ujarnya.
Ia menilai bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk merumuskan strategi jangka panjang demi mencapai rasio guru-murid yang lebih proporsional.
“Kita harus punya peta kebutuhan tenaga guru yang jelas dan akurat. Tanpa itu, pendidikan tidak akan berkembang maksimal,” lanjut politikus Partai Golkar itu.
Sebagai bentuk tanggung jawab DPRD, Salehuddin berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan mekanisme penyaluran insentif, termasuk menagih pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait di lingkup eksekutif.
“Sistem harus dibenahi. Jadwal pencairan harus tepat dan akuntabel. Ini bentuk penghormatan terhadap jasa guru,” tutupnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
