Agusriansyah Dorong Keterlibatan Alumni Doktoral dalam Kebijakan Pendidikan di Kaltim

TERASKATAKALTIM – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menyoroti minimnya keterlibatan lulusan program doktoral, khususnya dari Universitas Mulawarman, dalam perumusan kebijakan pendidikan di daerah.

Padahal, menurutnya, para akademisi tersebut menyimpan potensi besar untuk menjawab berbagai tantangan kompleks di sektor pendidikan Kaltim.

“Jumlah alumni doktoral kita terus bertambah, tetapi peran mereka dalam pembangunan, terutama dalam kebijakan pendidikan, belum optimal. Ini potensi besar yang harus mulai kita libatkan,” ujar Agusriansyah, Jumat (9/5/2025).

Ia menilai, pemerintah daerah sangat membutuhkan masukan berbasis riset dan data untuk merancang kebijakan yang efektif dan berdampak nyata.

Di sinilah, kata Agusriansyah, para lulusan S3 seharusnya mengambil peran strategis dalam memberikan perspektif akademik terhadap kebijakan yang dijalankan.

Menurutnya, pendekatan berbasis keilmuan perlu diperkuat untuk mendongkrak kualitas pendidikan, baik dalam pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik, hingga penguatan sumber daya manusia di daerah.

“Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan alumni doktoral harus dibangun agar hasil riset tidak hanya tersimpan dalam jurnal, tapi benar-benar diterapkan dalam kebijakan yang menyentuh masyarakat,” jelasnya.

Agusriansyah juga mengungkapkan komitmennya untuk membuka ruang dialog antara para pemangku kepentingan dan komunitas akademik, guna menjembatani gagasan ilmiah dengan realita pembangunan di Kaltim.

Lebih lanjut, ia mendorong peningkatan pengakuan terhadap program doktoral di Unmul, khususnya bidang Manajemen Pendidikan, agar kontribusi akademisi lokal semakin diakui secara luas, baik di tingkat regional maupun nasional.

“Ke depan, kita butuh lebih banyak kebijakan yang lahir dari hasil penelitian mendalam. Peran akademisi sangat krusial untuk membangun masa depan pendidikan Kaltim yang lebih progresif,” pungkasnya.

RF (ADV DPRD KALTIM)