Siapa Oknum Rekanan Ikut ‘Party’di Kantor Dinas PUPR Kutim

TERASKATA.Com, Kutai Timur – Video yang sempat viral di jagad maya belakangan ini merekam aksi joget-joget sejumlah pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Aksi ‘party’ atau pesta seperti suasana Tempat Hiburan Malam (THM) itu ternyata berlangsung disalah satu ruangan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kutai Timur. Tak tanggung-tanggung, beberapa meja yang biasanya digunakan untuk bekerja disusun menjadi satu dan beralih fungsi sebagai panggung. Para pegawai bergoyang diatas panggung dadakan itu.

Sesekali terlihat satu diantara mereka menghamburkan uang, bak sultan menyawer teman pestanya malam itu. Belakangan beredar informasi, oknum yang menghamburkan uang bukanlah pegawai Dinas PUPR. Sosok itu disebut-sebut sebagai salah satu oknum rekanan yang selama ini mengerjakan sejumlah proyek di Dinas PUPR Kutai Timur.

Kuat dugaan pesta semalam itu berlangsung setelah oknum rekanan yang ikut dalam party baru saja mencairkan dana hasil pekerjaan proyek di Dinas PUPR. Adanya keterlibatan oknum rekanan pada pesta di kantor milik pemerintah itu menimbulkan spekulasi di masyarakat, terkait adanya praktik gratifikasi yang dilakukan rekanan kepada pegawai Dinas PUPR.

Untuk itu, berbagai elemen mendesak pihak Pemkot Kutai Timur untuk segera melakukan investigasi secara transparan dan mengungkap sosok rekanan yang diduga kuat sebagai otak dari sekaligus pemilik uang yang dihamburkan pada pesta itu.

Forum Pemuda Kutim misalnya, mendesak pemerintah melakukan investigasi mendalam dan mengungkap hasilnya secara transparan sesegera mungkin.

”Nah sekarang pembuktiannya di pemerintah nanti. Kami akan menunggu hasilnya. Tapi kami sudah tanyakan, mereka semua itu siapa,” kata Ketua Forum, Alim Bahri, Rabu (19/02/25)

Keberanian Pemkot Kutim mengungkap secara terang para pihak yang terlibat dalam pesta itu adalah harapan masyarakat Kutim. Menurut Alim, peristiwa ini sekaligus sebagai momentum untuk menguji Pemkot Kutim dalam menjaga kepercayaan publik.

”Pemerintah harus menyebut nama dan pekerjaan semua orang yang terekam dalam video itu,” tegas dia.

Apabila pemerintah tidak menyebutkan nama-nama dan status yang terlibat dalam peristiwa joget-joget dan hambur uang itu, maka publik akan meragukan kinerja pemerintah. Pemerintah kata dia tidak sulit untuk mengungkap itu, jika benar Pemkot Kutim mau bekerja secara serius untuk melakukan perbaikan secara internal.

”Jika tidak menyebut, maka kita pertanyakan proses transparansi investigasi tersebut. Artinya, jika investigasinya betul-betul dilakukan secara baik, terstruktur, kemudian niatnya untuk melakukan perbaikan, saya yakin itu akan muncul,” tandasnya lagi.

Pun demikian, pihaknya memberikan jangka waktu tertentu kepada berbagai pihak untuk mengungkap persoalan ini.

“Kita serahkan kepada kerja-kerja pemerintah. Kami juga meminta semuanya mengawasi. Kami minta teman-teman DPRD dan masyarakat. Tapi beri lah kesempatan pemerintah kita untuk melakukan investigasi tersebut,” tukasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Setia Abdi menegaskan bahwa semua yang terlibat dalam joget-joget itu adalah staf Dinas PUPR Kutim. Tidak ada pihak lain.

”Itu staf semua, selesai lemburan yang berminggu-minggu sudah tengah malam selesai lemburnya. Jadi menghilangkan kepenatan dan bernyanyi karena sudah lembur terakhir. Gak ada kontraktor, semua staf,” ucapnya dikutip dari katakaltim.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menilai perilaku pejabat di lingkungan Dinas PUPR Kutim sudah keterlaluan.

“Kalau hanya melepas penat dengan karaoke biasa, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sampai naik ke meja dan melakukan hal yang tidak pantas, itu keterlaluan,” ucapnya.

Diketahui, video dengan durasi 51 detik yang memperlihatkan sejumlah pegawai berpesta di kantor Dinas PUPR Kutim itu sudah viral di media sosial. Dalam video tersebut, beberapa orang tampak berjoget di atas meja, diiringi musik dan aksi hambur uang.

Gelombang kritik pun mengalir deras dari warganet yang menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan etika seorang abdi negara. Desakan agar ada tindakan tegas semakin menguat, mendorong Bupati Kutim angkat bicara.

Bupati pun sudah memerintahkan Komisi Disiplin Pegawai (Pemkab Kutim) melakukan investigasi guna menyelidiki dugaan pelanggaran disiplin oleh pegawai lingkup Dinas PUPR Kutim.

Didampingi Wakil Bupati terpilih Mahyunadi, usai menghadiri pemeriksaan kesehatan di Kemendagri, Ardiansyah menjelaskan investigasi dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim selaku pembina kepegawaian.

Tim ini terdiri dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat Wilayah (Ilwil), Bagian Hukum hingga Dinas PUPR sendiri.

“Komisi Disiplin sudah mulai melakukan investigasi,” jelasnya.

Hasil investigasi ini akan menjadi dasar penilaian untuk menentukan sanksi bagi para pegawai yang terlibat. Sanksinya bisa ringan, sedang atau berat, menurut Ardiansyah tergantung hasil investigasi nanti.

Namun, setelah melihat langsung video tersebut, ia menilai bahwa aksi para ASN itu sudah di luar batas kewajaran.

Sebagai langkah preventif, ia mengingatkan seluruh ASN di Kutim, baik PNS maupun PPPK, untuk selalu menjaga etika di manapun berada.

“Mengapa? Karena ASN bukan hanya pelayan masyarakat, tetapi juga harus menjadi pribadi yang bersahaja,” pungkasnya. (*)