TERASKATA.Com, Balikpapan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diuji coba di Kalimantan Timur pada Rabu (11/12/2024). Dua sekolah, yaitu SLB Negeri Balikpapan dan SD 010 Balikpapan Selatan, dipilih sebagai proyek percontohan pelaksanaan program ini.
Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menilai uji coba ini menjadi langkah awal untuk mempersiapkan pelaksanaan MBG di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
”Uji coba ini membuktikan bahwa Kalimantan Timur siap menjalankan program MBG secara luas,” ujar Akmal saat mengunjungi SLB Negeri Balikpapan.
Dalam uji coba tersebut, setiap siswa menerima satu porsi makanan bergizi yang terdiri dari nasi, ayam, tempe, sayur, buah, dan satu kotak susu UHT.
Menurut Akmal, anggaran yang dibutuhkan untuk satu porsi MBG mencapai Rp17 ribu. Namun, pemerintah pusat hanya mengalokasikan dana sebesar Rp10 ribu per porsi.
”Kami sedang memikirkan solusi untuk menutupi selisih anggaran. Dengan alokasi Rp10 ribu, nilai gizinya bisa menurun. Harga kebutuhan di Kalimantan Timur ini memang lebih mahal dibanding daerah lain,” kata Akmal.
Akmal menambahkan, pemerintah daerah perlu menyiapkan tambahan anggaran demi memastikan kecukupan gizi setiap porsi. Ia juga berencana membahas masalah ini lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
”Ada beberapa opsi, termasuk kombinasi anggaran pusat dan daerah. Yang jelas, kecukupan gizi adalah prioritas utama,” tegasnya.
Tambahan anggaran dari pemerintah daerah, menurut Akmal, akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Ia menekankan bahwa manfaat program ini akan langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga pemerintah daerah harus siap mengalokasikan dana tambahan
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Irhamsyah, menyebutkan bahwa program MBG akan menyasar lebih dari 724 ribu siswa SD, SMP, dan SMA di seluruh Kaltim.
”Ada 724 ribu lebih siswa yang akan menerima manfaat program ini,” katanya.
Dengan kebutuhan anggaran Rp17 ribu per porsi, program ini diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp12,3 miliar per hari. Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan program berjalan tanpa mengurangi kualitas makanan yang disediakan. (*)
