Agus Haris Minta DPMPTSP Lakukan Kajian Investasi Terkait Pembebasan Lahan di Bonles

Bontang — Legislator Bontang gelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pembebasan lahan di kawasan industri Kelurahan Bontang Lestari pada Senin 8 Juli 2024 di ruang rapat 2 kantor DPRD Bontang. Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris, didampingi Maming dan Bakhtiar Wakkang.

Rapat itu dihadiri pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), pihak Pertanahan Kota Bontang. Hadir juga Lurah Bontang Lestari.

Dalam kesempatannya itu Agus Haris meminta pihak DPMPTS Bontang yang diwakili Kepala Bidang (Kabid) Perizinan Fetbri untuk menjelaskan terkait kajian investasi yang ada di Bontang Lestari.

Fetbri mengatakan pihaknya sejauh ini menerima dokumen Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

“Saya sebenarnya jobnya adalah perizinan, tapi kebetulan Kabid Investasi ada halangan jadi saya yang mewakilinya. Sejauh ini yang baru kami terima dokumen PKKPR,” ucapnya.

Lebih lanjut terkait pertanyaan Agus Haris tentang kajian potensinya, Fetbri menjawab bahwa kajian tersebut sudah dilakukan oleh pihaknya.

“Kalau kajian potensi kita ada, itu disusun oleh Kabid Investasi. Kajiannya sudah berjalan tahun 2023. Baru teranggarkan tahun 2023-2024. Jadi sebelumnya anggarannya belum ada,” ungkapnya.

Agus Haris pun meminta agar kajian investasi itu tujuannya lebih banyak untuk masyarakat. Karena, kata dia, masyarakat lah yang menjadi objek dalam investasi tersebut.

“Kita harus melindungi masyarakat. Karena tidak mungkin hanya investasi yang tumbuh. Masa investasi tumbuh, di sini masyarakatnya semakin miskin. Itu nggak boleh ya,” tegas Agus Haris.

Dia pun lebih jauh mempertanyakan bentuk kerja sama perusahaan Kawasan Industri Baru (KIB) dengan pemerintah Kota Bontang.

“Sekarang apa bentuk kerja samanya KIB dengan kita? Kan tidak mungkin dong hanya berdasarkan kajian investasi. Berarti KIB ini pintar melihat peluang bisnis besar,” terangnya.

Dalam kesempatan itu pertanyaan Agus Haris terkait kerja sama pemerintah tidak dijawab oleh forum. (Adv)