Kutim — Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Agusriansyah memberi komentar atas prestasi yang diperoleh Pemerintah Kutim baru-baru ini.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemkab Kutim menerima Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Saat ditemui awak media usai Halal Bihalal Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Kantor Bupati Kutim, Agusriansyah menyatakan sangat bersyukur atas predikat tersebut dan berharap agar pemerintah lebih bisa memaksimalkan banyak pembenahan dari segala sisi.
“Alhamdulillah, tentunya yang kita harapkan memang terus mempertahankan WTP ini. namun kita harus tetap dorong pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan-pelayanan publik baik di sisi infrastruktur maupun sumber daya manusianya” kata Agusriasyah, Sabtu (11/05).
Agusriansyah mengatakan bahwa pemkab kutim harus tetap menerapkan Good Governance yang lebih meningkat lagi dengan terus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Harus di gass lagi good governancenya, yang memang betul-betul sesuai keinginan masyarakat kita” ucap agusrianyah
Selain soal WTP, Agusriansyah juga berkomentar tentang beasiswa di kutim yang masih sulit di akses oleh masyarakat dikarenakan keterbatasan internet dan pelayanan teknologi.
“Mudah-mudahan kedepannya persoalan teknologi ini bisa di cari mekanismenya yang lebih memudahkan lagi seperti pendaftarannya bisa dilakukan di sekolah masing-masing sehingga langsung di verifikasi untuk mereka yang memang layak menerima” Kata Agusriansyah
Dirinya juga menyampaikan bahwa bisa saja hal tersebut dilakukan secara manual tapi karena keperluan database, akses internet tetap diperlukan.
Ditanya juga soal maraknya nepotisme terkait beasiswa, Agusriansyah mengklaim bahwa stigma tersebut perlu pembuktian dan pemberian beasiswa itu harus sesuai dengan kriteria yang sudah di tetapkan.
“Yang pasti beasiswa ini terbuka untuk umum, siapa saja bisa mendaftar,” tandasnya.(ADV)
