Kutim — Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi mendesak pemerintah agar berkomitmen melakukan evaluasi terkait peralatan dan kelengkapan armada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Mengingat belakangan ini, kata Jimmi kerap terjadi kebakaran lahan, namun petugas justru tidak optimal lantaran perlengkapan yang tidak optimal.
“Salah satu contoh, sebelumnya terjadi kebakaran lahan di tengah hutan. Tapi sulit ditangani, selain akses dan medannya sulit dilintasi, juga peralatannya kurang memadai,” jelasnya belum lama ini.
Meski begitu, Jimmi menyebut bahwa sebelumnya BPBD telah mendapat bantuan peralatan yang bersumber dari dana bagi hasil dan dana reboisasi (DBH-DR).
Namun memang, ungkap Jimmi, dana tersebut belum tercukupi untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan kebakaran lahan.
“Kami harap pemerintah tetap berkomitmen soal ini. Karena bukan persoalan bias ajika terjadi suatu kebakaran lahan. Tentu akan merugikan masyarakat,” tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Lebih lanjut ia menerangkan bahwa masalah kebakaran tentu bukan persoalan sepele. Jimmi menuturkan, pemerintah tidak boleh memandang sebelah mata atas kemungkinan kebakatran lahan terjadi. Untuk meminimalisir terjadinya kebakaran lahan yang lebih luas, tentu didukung dengan pengadaan alat dan keperluan lainnya.
Ia berharap, paling tidak tahun ini kelengkapan peralatan yang dibutuhkan BPBD dalam menanggulangi kebakaran hutan dapat terealisasi. Sebab kata dia, upaya tersebut tentu bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap suatu peristiwa.
“Masyarakat pun tentu akan terbantu jika lahannya dapat ditangani segera dengan peralatan yang memadai. Dan justru sebaliknya, akan merugi jika penanganan kebakaran tidak bisa maksimal,” tandasnya. (aDv)
