TERASKATAKALTIM — Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Akhmed Reza Fachlevi memberikan tanggapan terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 senilai Rp20,675 triliun.
Dengan anggaran sebesar itu, Akhmed menyebut ada beberapa hal yang dapat dimaksimalkan. Salah satunya persoalan insfrastruktur yang ada di Kaltim. Mengingat Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara.
“Sebagian anggaran dapat dialokasikan untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur di Kaltim, seperti jalan, jembatan, dan transportasi umum. Ini akan membantu meningkatkan konektivitas dan mobilitas penduduk serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Apalagi Kaltim dijadikan Ibu Kota Nusantara yang memerlukan dukungan anggaran besar untuk menyangga ibu kota tersebut,” katanya, Minggu (19/11).
Dia juga ingin Pemprov Kaltim memastikan investasi dalam sektor pendidikan. Sebab pendidikan merupakan pelayanan wajib dasar yang sudah seharusnya diprioritaskan.
“Anggaran dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menyediakan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Program beasiswa harus ditambah dibanding sebelumnya untuk membantu siswa berprestasi yang kurang mampu secara finansial, juga mahasiswa,” tegasnya.
Selain pendidikan, Akhmed juga menyebut anggaran dapat dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas.
“Ini akan membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk Kaltim. Salah satunya perlu peningkatan program penanggulangan stunting. Juga menambah fasilitas medis di rumah sakit. Seperti di rumah sakit mata yang perlu ditambah karena masih ada beberapa kasus harus dirujuk ke Jawa,” jelasnya.
Lebih jauh ia menjelaskan anggaran APBD tahun 2024 dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan lingkungan dan kelestarian alam di Kaltim.
“Pengembangan sektor industri, pariwisata, pertanian, dan perikanan. Ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sektor wisata harus ada insentif untuk pengusaha wisata agar tetap eksis,” sebutnya.
“Sebagian anggaran dapat dialokasikan untuk program perlindungan lingkungan dan kelestarian alam, seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan pengembangan energi terbarukan. Ini akan membantu menjaga keindahan dan keberlanjutan lingkungan Kaltim. Bagi desa yang fokus pada lingkungan juga perlu diberikan insentif khusus,” sambungnya.
Kendati begitu, legislator Partai Gerindra itu menjelaskan penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran.
“Evaluasi dan pemantauan terus-menerus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut,” tutupnya. (adv/dprd)
