TERASKATAKALTIM — Gender merupakan salah satu isu utama pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia.
Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Rusman Ya’qub menyampaikan pentingnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rencana pembangunan daerah.
Namun, menurut Rusman, masih ditemukan beragam kendala dalam melestarikan pemahaman soal perempuan, khususnya program PUG.
Data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya.
“Masih terdapat perbedaan pandangan bahwa kesetaraan gender adalah sesuatu yang melanggar nilai, kaidah agama, dan budaya yang berlaku di masyarakat, di mana perempuan masih dianggap sebelah mata dalam menempati posisi tertentu,” kata Rusman, Selasa (31/10).
Rusman mengungkapkan masalah ini menjadi konsumsi di tengah-tengah masyarakat, tidak kecuali dalam lingkungan pemerintahan. Sehingga, tidak jarang kebijakan yang lahir tidak begitu memerhatikan persoalan perempuan.
“Baik di pemerintahan, jabatan publik, maupun dalam rumah tangga itu sendiri. Termasuk di dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri, sehingga kebijakan yang responsif gender menjadi sesuatu yang bukan subtansial dan mendasar untuk dilaksanakan”
Politisi PPP itu menyatakan mulai dari kelembagaan hingga pemikiran tentang gender itu sendiri menjadi persoalan yang perlu ditangani dengan serius.
“Terkait soal kelembagaan yang saya maksudkan adalah perlunya penguatan kelembagaan dalam melaksanakan implementasi PUG di setiap SKPD/OPD dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai pada Rencana Kerja Anggaran setiap SKPD/OPD,” terang Rusman Ya’qub.
Dirinya menambahkan, pemantauan dan penilaian juga sangat perlu ditingkatkan oleh pihak terkait. “Memperkuat monitoring dan evaluasi oleh kepala Daerah, DPRD, Sekda, Bappeda, BPKAD dan Itwil,” jelas Rusman Yaqub.
Dikemukakan Rusman, “Perlunya dibentuk ‘Klinik Anggaran’ sebagai tempat untuk berkonsultasi, fasilitasi, diskusi, dan simulasi perencanaan PUG dalam pembangunan daerah.”
Lebih jauh, kata dia, diperlukan sosialisasi, bimbingan teknis bagi setiap aparatur sipil negara, baik pada level top managemen di setiap SKPD (Kadis) maupun staf.
“Agar memahami betul secara konsep maupun teknis atas pentingnya PUG dalam pembangunan daerah,” seru Anggota Komisi IV DPRD Kaltim itu. (Adv)
