TERASKATA.COM, BONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, mengkritik kebijakan pemerintah terkait pembagian motor gratis bagi ketua RT di Kota Taman. Menurut AH, pemerintah seharusnya memberikan pelayanan yang merata kepada semua RT di Bontang, tanpa terkecuali. Namun, dia mencatat bahwa ketua RT di Kampung Sidrap tidak menjadi prioritas dalam program motor RT gratis tersebut.
“Padahal Kampung Sidrap adalah bagian dari Kelurahan Guntung, sehingga seharusnya mereka juga berhak mendapatkan motor tersebut. Dalam hal ini, pemerintah tidak bertindak adil,” ungkapnya saat diwawancara, Senin (30/10/2023).
Politikus Partai Gerindra itu juga mempertanyakan penilaian pemerintah terhadap fungsi pelayanan masyarakat. Menurutnya, masih ada perbedaan perlakuan terhadap warga yang memiliki KTP Bontang. Menurut AH, persoalan administrasi wilayah tidak boleh dijadikan alasan utama dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
“Pembangunan fisik memang mungkin terikat dengan regulasi, tapi pelayanan terhadap masyarakat seharusnya tidak dibedakan berdasarkan administrasi wilayah,” tambahnya.
AH menekankan bahwa meskipun status administrasi wilayah Kampung Sidrap belum jelas, warga di sana tetap berhak mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah. Dia juga bersedia menjamin bahwa keputusan memberikan motor RT kepada Ketua RT di Kampung Sidrap tidak akan menimbulkan masalah hukum.
“Saya bersedia bertanggung jawab atas keputusan ini. Pemberian layanan kepada masyarakat tidak boleh bergantung pada administrasi wilayah,” tegasnya.
Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 11,4 miliar untuk pengadaan 499 motor gratis ini, dengan setiap motor memiliki anggaran sekitar Rp 24 juta. Namun, perbedaan perlakuan ini menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan yang seharusnya merata dan adil bagi seluruh warga Bontang. Memang diketahui saat ini, Kampung Sidrap masih berstatus wilayah Kutai Timur (Kutim) meskipun lokasinya sangat dekat dengan Bontang, dan mayoritas warganya pun ber KTP Bontang. (adv)
