TERASKATAKALTIM — Saat ini Pemerintah sedang serius menangani masalah stunting di Indonesia.
Terbukti dengan dilakukannya beberapa program oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dengan melakukan Koordinasi, Sinkronasi, dan Pengendalian (KSP) dalam intervensi gizi terintegrasi di 100 Kabupaten/Kota, 1000 Desa prioritas.
Penanganan stunting sangat memerlukan sinergi yang baik antar pemerintah dan lembaga terkait.
Dihadapkan pada hal tersebut, Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir pun ikut angkat suara.
Menurutnya, program nasional stunting tetap harus terintegrasi di berbagai bidang.
“Bukan hanya kebutuhan gizi dan mental untuk mengurangi angka stunting, tapi juga perlu mengondisikan tempat, jangan ada yang kotor. Apalagi masih ada rumah tak layak huni, kumuh,” kata Sutomo, Sabtu (28/10).
Dikarenakan kondisi itu, membuat dirinya meminta PUPR agar penerapan anggaran terealisasi secara maksimal dan merata.
“Dinas PU terbagi beberapa bidang, ada bidang bina marga, cipta karya, perairan dan perkim. Nah harapan kita terealisasi secara merata ke semua wilayah,” desak Sutomo.
“Misalnya Perkim, ada program rehab Rumah Layak Huni (RLH) mestinya, jangan hanya di kota saja, tapi harus menyentuh ke wilayah-wilayah terpencil,” tambah dia.
Dia mendesak dinas terkait untuk menaruh perhatian khusus. Terutama dalam hal pemerataan akses infrastruktur, RLH dan kesehatan agar setiap program bisa terintegrasi.
“Saya lihat program rehab rumah layak huni di provinsi itu tidak ada yang masuk wilayah terpencil. Begitu pun dengan kegiatan fasilitas air bersih, salah satu target kita kan mengurangi stunting, dan semua terlibat termasuk PU,” paparnya.
Dia juga menyebutkan beberapa daerah di wilayah terpencil banyak stunting karena tidak adanya fasilitas air bersih.
“Jadi harus ada kolaborasi dengan semua pihak,” pungkasnya. (adv)
