TERASKATAKALTIM — Mewujudkan masyarakat yang sejahtera bukanlah hal yang mudah. Hunian yang layak adalah salah satu usaha yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Ketidakberdayaan masyarakat dalam mendapat akses akan hunian yang layak menjadi alasan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengisi kesenjangan.
Sebagaimana peningkatan kemudahan akses yang sedang diperjuangkan oleh Pemerintah Kaltim dalam menyediakan Rumah Layak Huni (RLH).
Anggota DPRD Kaltimantan Timur (Kaltim) Saefuddin Zuhri minta agar program tersebut segera dievaluasi.
“Setiap orang butuh tempat tinggal yang pantas. Begitu saja intinya. Makanya program yang sudah dibicarakan soal ini harus dievaluasi secepatnya,” ucap Saefuddin, Minggu (29/10).
Berdasarkan penjelasan pasal 24 huruf a UU PKP, rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.
“Walaupun sudah terealisasi sebagian, tapi kan tetap perlu didorong supaya masyarakat kita menikmatinya secara merata. Itu prinsipnya,” tukas Anggota Komisi III DPRD Kaltim itu saat ditanyai terkait realisasi RLH.
Program yang dilaksanakan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) itu kata Zuhri tidak hanya pada wilayah yang berdekatan dengan perusahaan tertentu.
“Perlu juga diperhatikan wilayah-wilayah yang jauh dari perusahaan, kan masih ada itu,” bebernya.
Saefuddin juga menyebut bahwa CSR adalah bentuk aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Selain memberi saran, politisi NasDem itu juga mengapresiasi pihak perusahaan dan pemerintah yang ada di Benua Etam.
“Ya sebagian dana CSR perusahaan itu kan hadir untuk bantu pemerintah. Tujuannya menangani masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, termasuk RLH, dan seterusnya,” terang Zuhri.
“Angkanya ribuan, sekitar 5000 rumah sudah dibenahi dan puluhan perusahaan ikut terlibat. Ini luar biasa tentunya, dan kita beri apresiasi upaya-upaya ini kan. Ini juga adalah program unggulan selama kepemimpinan Isran Noor. Tapi ya tetap harus didorong dan dipercepat,” tambahnya.
Tidak lupa dirinya menyarankan kepada Akmal Malik selaku Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim hari ini agar melanjutkan program yang belum diselesaikan oleh pemimpin Kaltim sebelumnya.
“Ya mungkin terkendala waktu, dan kita berharap kepada pemprov hari ini bisa mempercepat realisasinya. Harapan kita itu. Supaya warga lebih senang lagi hidup di Kaltim,” pungkasnya. (Adv)
