TERASKATA.COM, BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam, mengajukan pertanyaan kritis kepada Pemerintah Kota Bontang terkait mengapa tidak membentuk dinas pariwisata sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersendiri. Nursalam menyatakan bahwa jika Pemerintah Kota ingin memprioritaskan peningkatan sektor pariwisata, seharusnya ada dinas khusus yang mengurusi bidang ini.
Nursalam mengungkapkan keraguannya setelah Rapat Kerja Komisi I dan II DPRD Bontang yang membahas Bontang City Carnival (BCC) 2023, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang diundang, beberapa waktu lalu di Ruang Rapat Lantai II DPRD Bontang.
Menurut Nursalam, dia sebelumnya mendengar rencana Pemkot Bontang untuk menjadikan pariwisata sebagai prioritas utama. Namun, hingga saat ini, rencana tersebut belum terwujud, yang sangat disesalkannya.
Berdasarkan hasil kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN), Nursalam menyampaikan bahwa Bontang memiliki potensi untuk menggabungkan pariwisata dengan kebudayaan dan membentuk dinas tersendiri, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar), bahkan dapat ditambah dengan bidang Ekonomi Kreatif yang masih terkait erat.
“Saya pernah mendengar LAN menawarkan konsep ini ke Bontang. Namun, saya tidak tahu apakah Wali Kota mendukung atau tidak, tetapi tampaknya konsep ini belum diimplementasikan hingga sekarang,” ungkapnya, Senin (16/10/2023).
Nursalam menambahkan, jika Pemerintah Kota memiliki dinas khusus untuk pariwisata dan kebudayaan, maka penyelenggaraan Bontang City Carnival (BCC) tidak perlu berada di bawah Disdikbud. Hal ini akan memungkinkan Disdikbud fokus pada urusan pendidikan saja.
“Ia juga menyatakan kebingungannya mengapa penyelenggaraan BCC saat ini berada di Disdikbud, sedangkan Dispopar, yang seharusnya menangani pariwisata, tidak memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang,” tegas Nursalam. (adv)
