TERASKATA.COM, BONTANG – Pemkot Bontang perlu mengambil pendekatan persuasif dalam menangani dua Kepala Keluarga (KK) yang menolak direlokasi dari bantaran Sungai Guntung karena mereka tidak memiliki lahan. Solusi ini diajukan oleh Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Kedua KK ini menolak karena mereka tidak memiliki lahan untuk pindah. Meskipun pemkot telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk proyek pembangunan turap, pembebasan lahan belum terlaksana. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar perusahaan-perusahaan melalui program CSR membantu pembebasan lahan untuk kedua warga ini,” kata Agus Haris, Selasa (22/8/2023).
Politisi dari Partai Gerindra ini juga menyarankan agar upaya persuasif melibatkan aparat pemerintah dan tokoh adat Guntung, sehingga negosiasi dapat berjalan lancar. Masalah banjir ini dianggap sebagai tanggung jawab bersama yang memerlukan percepatan pembangunan turap untuk mengurangi risiko banjir.
“Kami sepenuhnya menyerahkan ini kepada Pemkot Bontang untuk bernegosiasi dan berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang bersedia memberikan bantuan pembebasan lahan. Kami juga memberikan waktu hingga akhir September untuk melihat perkembangan. Jika tidak ada perubahan, kami akan memanggil pihak perusahaan dan pemerintah untuk mencari solusi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bapelitbang Bontang, Amirudin, mengatakan bahwa jika pembangunan turap tidak dapat segera dilaksanakan, anggaran yang telah dialokasikan akan dialihkan ke APBD-Perubahan. Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu tiga bulan dan diharapkan dapat dimulai pada bulan Oktober mendatang.
Menurut Agus Haris, pendekatan persuasif adalah langkah terbaik untuk memastikan pembangunan turap sepanjang 85 meter di RT 11, Kelurahan Guntung dapat segera dilakukan. Dari sembilan KK yang terkena dampak relokasi, dua KK menolak karena mereka tidak memiliki lahan untuk pindah, sementara tujuh KK lainnya bersedia pindah dan akan membangun rumah di lahan masing-masing. (adv)
