TERASKATA.COM, BONTANG – Masalah kemiskinan yang belum mengalami penurunan yang signifikan di Bontang telah menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah permasalahan ini terjadi di kawasan pesisir.
Raking, politisi dari Partai Berkarya, menyampaikan bahwa dalam hasil reses yang sering mereka lakukan di tengah-tengah masyarakat, masalah kemiskinan selalu menjadi keluhan warga. Masyarakat mengadukan ketidakmerataan dalam pemberian bantuan oleh pemerintah, yang pada akhirnya memunculkan rasa kecemburuan sosial di antara mereka.
“Masyarakat bertanya-tanya tentang keseriusan Pemkot dalam melakukan pendataan. Mereka melihat bahwa walaupun statusnya sama-sama miskin, ada yang mendapatkan bantuan dan ada yang tidak. Ini merupakan masalah yang harus diatasi,” ungkapnya, Jumat (18/08/2023).
Raking berharap bahwa APBD-Perubahan (APBD-P) dengan alokasi sebesar Rp 2,6 Triliun dapat dimaksimalkan untuk mengatasi masalah kemiskinan sehingga angka kemiskinan dapat mengalami penurunan yang signifikan.
Wali Kota Bontang, Basri Rase, memberikan tanggapan terhadap permasalahan ini dengan menekankan bahwa pembahasan kemiskinan harus didukung oleh data yang akurat. Ia mengakui bahwa saat ini pendataan terhadap warga miskin atau kurang mampu dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Oleh karena itu, Pemkot Bontang menghadapi kesulitan dalam melakukan pendataan langsung di lapangan.
“Permasalahan ini memang cukup rumit. Ada kasus di Bontang di mana warga sebenarnya sudah mampu tetapi masih mengaku miskin. Namun, pendataan ini sepenuhnya dilakukan oleh pihak pusat,” jelasnya.
Basri menekankan bahwa APBD-P tidak hanya akan digunakan untuk mengatasi kemiskinan, tetapi juga untuk berbagai aspek lainnya seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (adv)
