Koordinasi Kurang Mantap Dinkes dan RSUD, Pansus LKPJ Dorong Dinas Kesehatan Formulasikan Penanganan Masalah

TERASKATA.COM, SAMARINDA  – Pansus LKPJ Gubernur 2022 menyoroti ketidak mantapan koordinasi antara Dinkes Kaltim dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Pedahal kedua instansi itu menjadi ujung tombak menjaga kesehatan masyarakat Kaltim.

“Kita menemukan beberapa persoalan yakni tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak Dinkes Kaltim dan pihak RSUD,” kata Sutomo Jabir, Ketua Pansus LKPJ Gubernur 2022, Kamis (13/5/2023).

“RSUD bukan di bawah Dinkes Kaltim, tapi harusnya Dinkes Kaltim bisa memformulasikan penanaganan masalah yang ada, termasuk mendorong RSUD bisa bekerja maksimal sesuai dengan visi dan misi pak gubernur,” lanjutnya

Menurut Jabir, Dinkes Kaltim hanya dapat melakukan penyuluhan terhadap beberapa penanganan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun aksi nyatanya dilakukan oleh RSUD yang ada.

“Harapan kita kedepannya ini bisa diperbaiki lagi, terutama terkait masalah koordinasi supaya rencana yang ada bisa dilaksanakan secara maksimal di lapangan,” harapnya.

Selain masalah koordinasi, evaluasi lainnya juga turut disoroti yaitu mengenai tenaga kesehatan. Tenaga ahli kesehatan seperti dokter masih kurang merata hingga di pelosok daerah di Kaltim.

“Kita akan terus mendorong supaya ke depan perlu ada kebijakan bagus yang diambil. Seperti mahasiswa yang kuliah di fakultas kedokteran bisa mengabdi di sana. Jadi jangan heran ketika banyak pasien yang dirujuk ke rumah sakit ternama karena memang masih minimnya tenaga kesehatan terutama dokter,” ungkapnya. (ADV/DPRDKALTIM)