TERASKATAKALTIM.COM – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam meminta agar manajemen keolahragaan dapat dikelola secara profesional.
Hal ini disampaikan dalam rapat bersama pemkot terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Keolahragaan, di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (25/10/2021).
“Kami lihat manajemen keolahragaan ini tidak dikelola secara profesional. baik sistem maupun terkait masalah pemberian reward, pembagian hibah dari KONI dan lainnya. Selain itu, kami tidak mau ada atlet-atlet yang berprestasi dibiarin. Kalau bisa kita bina sampe ke Sea Games atau segala macamnya,” ujarnya usai rapat pembahasan Raperda Keolahragaan, Senin (25/10/2021).
Dalam Raperda itu, juga membahas terkait masalah vanue pasca PON Kaltim yang banyak nganggur dan terbengkalai. Rustam meminta agar Vanue-vanue tersebut dapat dikelola dan kembali difungsikan.
“Kami ingin itu dikelola. Seperti stadion yang ada sekarang itu tidak terurus. Kalau bisa Dispora dan KONI pindah berkantor disitu. Supaya terpusat,” terangnya.
Soal penganggaran yang timbul terkait masalah keolahragaan, ujar Rustam, itu akan diatur dan dibiayai oleh APBD dan anggaran- anggaran yang bersifat CSR dan bantuan pihak ketiga.
Olehnya itu, ia berharap anggaran hibah yang diberikan ke KONI dapat dibagikan ke pengurus cabang olahraga di Bontang.
“Sudah selesai di lintas tim asistensi yang terdiri dari 12 BAB dan 50 pasal. Kita target ini selesai tahun 2021. Jadi kami harap Raperda ini jadi solusi terkait persoalan olahraga yang ada daerah kita ini,” tandasnya. (YS)
