TERASKATAKALTIM.COM – Komisi II DPRD Bontang meminta pemerintah segera membentuk unit pelayanan teknis (UPT) Penerangan.
Hal ini diungkapkan politikus NasDem Bakhtiar Wakkang. Menurutnya, unit pelayanan tersebut berguna dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, BW sapaan akrabnya mengatakan, layanan di lingkungan Pemkot Bontang saat ini tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Lantaran, kapasitas kerja dan jumlah OPD yang bertugas kurang. Misalnya, soal lampu penerangan jalan yang kerap mati di sejumlah titip yang ada di Kota Bontang kurang mendapat perhatian.
“Boleh jadi karena menumpuknya tugas yang diemban, atau jumlah personel kurang, yang membuat OPD tak bisa fokus mengerjakan semua. Beberapa diperhatikan, yang lain diabaikan. Contoh yang diabaikan ialah penerangan jalan,” ujar BW, Jumat (15/10/2021).
Akibat penerangan jalan yang tak berfungsi itu menyebabkan beberapa jalan di Bontang gelap dan berbahaya bagi pengendara yang melintas.
Contohnya, di sepanjang Jalan Cipto Mangunkusumo dan di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani beberapa lampu mati. Padahal, tempat itu merupakan pusat jalan di tengah kota, akses yang ramai dilalui pengendara.
“Kalau ada apa-apa akibat lampu jalan padam, siapa mau tanggung jawab? Masalahnya ini sering terjadi, jadi harus disikapi serius soal lampu penerangan jalan ini,” tegasnya.
Lanjut, menurut BW dengan adanya petugas UPT Penerangan nantinya, berguna dalam memastikan semua lampu jalan tak ada yang padam dan berfungsi dengan baik.
Selain itu, mereka juga bertugas memastikan kondisi lampu yang mesti diganti, dirawat, dan responsif ketika menerima aduan masyarakat.
Diketahui, selama ini Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) jadi kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) dan lampu lingkungan di bawah naungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DKPP) Bontang.
“Walau saya pikir UPT ini mestinya di bawah Dinas PUPRK, tapi terserah di bawah OPD mana saja. Terpenting, UPT Penerangan ini terbentuk,” tandasnya. (YS)
