TERASKATAKALTIM.com – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah ditargetkan Pemerintah Pusat pada Juli 2021 mendatang.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengungkapkan alasan mengizinkan belajar tatap muka di sekolah kembali digelar saat pandemi Covid-19, karena jika tak segera digelar, pernikahan dini bakal meningkat.
“Dampak riil dan permanen yang bisa terjadi anak putus sekolah persepsi orang tua banyak yang liat nggak ada peran sekolah apabila tak tatap muka, learning lost akan terus berkembang jika tidak memulai pembelajar tatap muka terbatas, kekerasan pada anak, kekerasan domestik, pernikahan dini,” kata Nadiem di rapat Komisi X DPR RI, gedung DPR, Jakarta, belum lama ini.
Oleh karena itu, Nadiem memberikan opsi untuk memulai lagi sekolah tatap muka. Terutama, kata dia, setelah guru-guru mulai disuntik vaksin Corona.
“Kita memilih pada saat guru-guru sudah vaksin itulah dimana sekolah harus mulai memberi opsi tatap muka,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Bontang, Muslimin ikut mendukung Mendikbud. Ia pun berharap agar belajar tatap muka di Sekolah bisa dilaksanakan.
Ia mengaku cemas. Sebab, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bisa menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya pernikahan dini.
Apalagi, ujar Msulimin, bagi pelajar yang sudah menginjak usia remaja. Itu lantaran aktivitas dan semangat belajar siswa jadi berkurang saat belajar online.
“Dikhawatirkan jika belajar daring terus berlartu-larut lama seperti ini, namanya kalau sudah umur 15-16 itu sudah bisa sih dan itu ada yang terjadi. Apalagi ada yang cocok, kemudian orang tua juga sudah rembuk itu bisa saja terjadi,” ungkapnya, Senin (22/03/2021).
“Jika pembelajaran tatap muka dilakukan, para pelajar sudah ada kesibukan atau kegiatan. Kesibukan dalam arti kata belajar tatap muka tadi,” sambungnya.
Meski begitu, Muslimin tetap meminta agar PTM dilakukan dengan mengedepankan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat.
Tak hanya itu, ia meminta untuk tenaga pendidik atau guru agar divaksin terlebih dahulu. “Selain itu harus juga melihat situasi dan kondisi daerah. Kemudian tetap ada persetujuan orang tua dan pemerintah setempat,” pungkasnya. (**)
