Subandi Nilai Kewenangan Sungai Mahakam Tak Adil, Dorong Revisi Aturan untuk Tambah PAD Kaltim

TERASKATAKALTIM – Kewenangan penuh pemerintah pusat dalam pengelolaan lalu lintas transportasi air di Sungai Mahakam dinilai tidak berpihak kepada daerah.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menilai kondisi ini menghambat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas ekonomi di sungai tersebut.

“Pemerintah provinsi harus memperjuangkan agar ada profit yang masuk ke daerah, kalau pun tidak bisa penuh, setidaknya ada bagian yang adil,” tegas Subandi, Selasa (27/5/25).

Ia menyoroti intensitas lalu lintas kapal tambang, khususnya tongkang batu bara, yang setiap hari melintasi Sungai Mahakam. Aktivitas tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan dan sosial, tetapi juga sering menyebabkan kerusakan infrastruktur, seperti jembatan yang ditabrak kapal besar.

“Logikanya, ini tidak adil. Dampaknya dirasakan daerah, tapi daerah tidak mendapat keuntungan apa-apa. Sementara kerusakan harus ditanggung dari APBD kita,” ujarnya.

Subandi menyebut belum ada regulasi yang mengatur pembagian retribusi atau royalti dari aktivitas transportasi air kepada pemerintah daerah.

Padahal, menurutnya, hal ini bisa menjadi salah satu sumber PAD yang potensial jika dikelola dengan baik.

Ia mendorong agar pemerintah provinsi aktif mendorong revisi aturan nasional terkait pengelolaan moda transportasi air.

Ia pun menegaskan, regulasi harus memberikan ruang bagi daerah untuk ikut menikmati hasil dari pemanfaatan wilayah perairan mereka sendiri.

“Revisi aturan ini penting supaya daerah tidak hanya menanggung kerugian, tapi juga memperoleh manfaat secara langsung,” kata Subandi.

Menurutnya, pembagian kewenangan dan keuntungan yang lebih proporsional adalah bagian dari semangat otonomi daerah yang seharusnya diperkuat.

“Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam harus memiliki hak atas aktivitas yang berlangsung di wilayah kita,” tutupnya.

RF (ADV DPRD KALTIM)