Minim Anggaran, UPTD Dinas PUPR Kaltim Dinilai Sulit Tanggap Cepat Bencana Infrastruktur
TERASKATAKALTIM – Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas PUPR-PERA Kalimantan Timur mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi. Ia menyampaikan bahwa kemampuan UPTD untuk merespons cepat kerusakan infrastruktur dan kejadian darurat masih terganjal oleh keterbatasan dana operasional.
Reza menekankan bahwa tim teknis UPTD kerap menjadi pihak pertama yang turun ke lokasi saat terjadi longsor atau kerusakan jalan. Sayangnya, kondisi anggaran yang minim membuat tim ini kesulitan memberikan respons maksimal di lapangan.
“Respons awal terhadap bencana seharusnya ditunjang oleh kesiapan logistik dan operasional. Tapi kalau anggarannya minim, bagaimana mereka bisa bekerja efektif?” ujarnya, Kamis (22/5/25).
Lebih lanjut, Reza mendorong agar pemerintah provinsi mulai memberi perhatian serius terhadap anggaran bagi sektor ini. Menurutnya, peran UPTD bukan hanya administratif, tetapi vital dalam menangani infrastruktur darurat secara langsung dan cepat.
Komisi III DPRD pun, imbuh Reza, akan mengupayakan peningkatan alokasi anggaran untuk UPTD dalam pembahasan anggaran mendatang. Ia menyebut, peningkatan dana bukan sekadar tuntutan teknis, tapi bagian dari komitmen terhadap pelayanan publik yang responsif dan andal.
Baca Juga:
Ia menyoroti buruknya sistem drainase sebagai akar persoalan di berbagai ruas strategis, seperti Jalan HM Ardans dan Jalan Nusyirwan Ismail di Kota Samarinda.
“Tanpa drainase yang memadai, air hujan tergenang dan menggerus permukaan jalan. Akibatnya, kerusakan berulang dan perbaikan hanya jadi tambal sulam yang tak pernah tuntas,” jelasnya.
Menurut Reza, kebijakan pembangunan jalan seharusnya berpijak pada prinsip keberlanjutan, bukan sekadar perbaikan jangka pendek.
Ia menilai infrastruktur yang andal akan menopang aktivitas masyarakat sekaligus mendukung kesiapan Kalimantan Timur sebagai mitra strategis Ibu Kota Negara (IKN).
Masyarakat pun disebutnya pantas mendapatkan akses jalan yang aman dan nyaman, bukan sekadar tambalan. Reza mengajak pemerintah daerah untuk menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama, seiring meningkatnya peran Kaltim dalam peta pembangunan nasional.
RF (ADV DPRD KALTIM)
