Lonjakan Laporan Warga, Komisi I DPRD Kaltim Fokus Tata Ulang Penanganan Aduan
TERASKATAKALTIM – Gelombang laporan dari masyarakat yang terus meningkat mendorong Komisi I DPRD Kalimantan Timur melakukan langkah penataan ulang.
Di tengah banyaknya pengaduan yang masuk, komisi yang membidangi urusan pemerintahan, hukum, dan pertanahan ini berupaya memperkuat sistem kerja agar respons terhadap aduan lebih cepat dan tepat.
Sekretaris Komisi I, Salehuddin, mengungkapkan bahwa banyak laporan penting belum tertangani karena keterbatasan waktu dan hambatan teknis internal.
“Kita menerima laporan dari warga yang menyangkut isu krusial, seperti pencemaran lingkungan oleh perusahaan, sengketa tapal batas antar wilayah, hingga konflik agraria yang tak kunjung selesai. Ini jadi perhatian utama,” ucap Salehuddin, Jumat (23/5/25).
Menurutnya, berbagai pengaduan tersebut bukan hanya sekadar data masuk, melainkan cerminan keresahan masyarakat yang menunggu solusi konkret dari lembaga legislatif.
Baca Juga:
Alih-alih menjalankan agenda lama yang kurang adaptif terhadap dinamika laporan masyarakat, Komisi I kini berinisiatif menyesuaikan ritme kerja. Prioritas diarahkan kepada pengaduan yang berdampak luas dan menyangkut kepentingan publik secara langsung.
“Kami tidak bisa menutup mata. Maka dari itu, kami menggelar rapat internal khusus untuk menentukan skala prioritas. Tentu ada beberapa agenda yang telah disepakati sebelumnya dan saya sendiri diberi mandat untuk menindaklanjuti.” ujarnya.
Pembaruan agenda ini juga mencerminkan semangat keterbukaan terhadap persoalan rakyat, sekaligus penegasan bahwa fungsi pengawasan dan advokasi legislatif tetap berjalan di tengah keterbatasan.
Dikenal sebagai pintu utama aduan publik, Komisi I terus memperkuat posisinya sebagai penghubung antara suara warga dan kebijakan daerah.
“Perubahan strategi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kasus-kasus yang selama ini menumpuk, terutama dalam isu agraria dan sengketa layanan publik,” tuturnya.
Langkah penyusunan ulang agenda menjadi isyarat bahwa lembaga ini tengah berbenah, dengan menyesuaikan kebijakan internal agar lebih responsif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
RF (ADV DPRD KALTIM)
