Krisis Daya Tampung Sekolah di Balikpapan, Damayanti Minta Pemerintah Segera Bertindak
TERASKATAKALTIM – Kekurangan daya tampung di sekolah negeri tingkat SMA dan SMK di Kota Balikpapan menuai sorotan serius dari Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti.
Ia mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini, yang disebutnya sebagai bentuk krisis akses pendidikan.
Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 51 persen lulusan SMP di Balikpapan yang mampu melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri.
Menurut Damayanti, angka tersebut bukan hanya statistik semata, tetapi mencerminkan ketimpangan dalam pemenuhan hak dasar anak-anak untuk memperoleh pendidikan.
“Ini bukan lagi soal teknis penerimaan siswa. Ini adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan setara,” tegasnya, Kamis (12/6/25).
Baca Juga:
Sebagai solusi jangka pendek, Damayanti mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi pendidikan bagi siswa yang terpaksa melanjutkan ke sekolah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Ia menilai, biaya sekolah swasta yang tinggi kerap menjadi beban berat bagi keluarga dari golongan ekonomi menengah ke bawah.
“Jika pemerintah tidak hadir membantu, maka kesenjangan antara siswa di sekolah negeri dan swasta akan semakin tajam,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Damayanti juga menyarankan agar pembangunan sekolah baru menjadi prioritas pemerintah daerah dalam jangka panjang.
Namun, ia menyadari bahwa terbatasnya ketersediaan lahan di Balikpapan menjadi tantangan utama.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi untuk membangun sekolah bertingkat. Solusi ini, menurutnya, bisa menjadi langkah strategis asal dirancang dengan perencanaan yang matang dan terintegrasi.
Tak hanya fokus pada pembangunan sekolah baru, Damayanti juga menekankan pentingnya memperluas kapasitas sekolah yang sudah ada melalui penambahan rombongan belajar (rombel).
Menurutnya, hal ini bisa menjadi solusi cepat untuk mengurangi tekanan pada proses penerimaan siswa baru setiap tahunnya. Ia juga mengingatkan bahwa peran sekolah swasta dalam ekosistem pendidikan tidak bisa diabaikan.
Pemerintah, menurut Damayanti, harus memperlakukan sekolah swasta secara adil, termasuk dalam hal pemberian bantuan subsidi.
“Sekolah swasta juga bagian dari sistem pendidikan kita. Jangan sampai mereka terpinggirkan karena kebijakan yang hanya berpihak pada sekolah negeri,” tutupnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
