Teraskata.com

Dari Timur Membangun Indonesia

Guntur Soroti Status Jalan Nasional di Kaltim: Beban Berat Bagi Daerah

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur. (Dok: teraskata)

TERASKATAKALTIM – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur, menyoroti persoalan status jalan nasional yang kerap menjadi beban anggaran pemerintah daerah.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara itu menilai, banyak ruas jalan yang secara administratif berstatus nasional, namun perbaikannya justru ditanggung oleh pemerintah provinsi atau kabupaten.

“Saya dari dapil Kutai Kartanegara, dan memang persoalan status jalan ini masih jadi keluhan utama. Banyak jalan yang statusnya nasional, tapi akhirnya kita yang harus membangun dan memperbaikinya,” kata Guntur, Rabu (21/5/25).

Ia mencontohkan kondisi ruas jalan dari Loa Janan menuju Museum Mulawarman di Tenggarong yang menurutnya termasuk jalan nasional. Namun, ketika terjadi kerusakan seperti longsor, justru pemerintah daerah yang diminta untuk menangani.

“Ini kan tidak adil. Padahal status jalan itu nasional. Tapi ketika longsor, kita yang sibuk membenahi. Seharusnya ini jadi perhatian dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Guntur menambahkan bahwa ketimpangan ini tidak sebanding dengan besarnya kontribusi Kalimantan Timur terhadap perekonomian nasional.

Ia menyoroti tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim dari sektor migas dan pertambangan yang belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat.

“Kaltim ini penyumbang besar bagi negara. Tapi perhatian pusat masih minim, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan. Seharusnya ada keberpihakan,” ujarnya.

Ia pun mendorong agar pemerintah pusat melakukan evaluasi dan pemutakhiran status jalan nasional yang ada di Kaltim.

Selain itu, ia meminta agar koordinasi antara pusat dan daerah diperkuat agar pembangunan tidak tumpang tindih dan anggaran lebih efisien.

“Kita minta status jalan ini diinventarisasi ulang. Jangan terus-terusan kita yang bangun jalan nasional pakai dana daerah. Harus dibicarakan serius dengan Bappenas dan kementerian teknis,” tutup Guntur.

RF (ADV DPRD KALTIM)

[gnpub_google_news_follow]
Tutup