Dorong Akselerasi Jembatan Pulau Balang, Baharuddin Muin: Akses Ekonomi dan Mobilitas Jadi Taruhan
TERASKATAKALTIM – Desakan agar pembangunan Jembatan Pulau Balang segera dituntaskan kembali mencuat dari anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin.
Ia menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek tersebut demi memastikan konektivitas yang lebih efisien antara Penajam Paser Utara (PPU) dan wilayah Kalimantan Barat.
“Ini harus secepatnya diselesaikan karena sudah diambil alih oleh pusat. Kalau bisa segera difungsikan, tentu masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya, Senin (2/6/25).
Menurut Baharuddin, terbatasnya akses di jembatan tersebut masih menjadi hambatan utama. Kondisi ini terlihat jelas ketika arus mudik Lebaran lalu, di mana sistem buka tutup masih harus diberlakukan akibat belum rampungnya infrastruktur.
“Selama ini kan belum bisa dipakai secara optimal. Waktu Lebaran kemarin saja masih dibuka tutup. Kalau sudah dibuka penuh, saya yakin perekonomian bisa lebih hidup. Dan yang paling penting, jembatan ini menghubungkan Penajam dengan Kalbar,” tegas politisi Fraksi Gerindra itu.
Baca Juga:
Tak hanya urusan konektivitas antarwilayah, Baharuddin juga menyoroti peran strategis Jembatan Pulau Balang dalam mendukung akses menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia merujuk pada pernyataan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang menyebut jembatan tersebut akan mempermudah mobilitas warga Kalimantan Barat menuju bandara di kawasan IKN tanpa harus menempuh rute yang memutar.
“Gubernur juga pernah bilang, masyarakat dari Kalbar bisa lewat Penajam untuk ke bandara, jadi nggak terlalu jauh jalurnya,” lanjutnya.
Baharuddin menyampaikan optimismenya bahwa proyek strategis nasional ini bisa rampung dalam waktu yang tidak terlalu lama, sesuai dengan estimasi yang sebelumnya disampaikan pemerintah provinsi.
“Saya kira tahun 2029 bisa terealisasi, seperti yang disampaikan Gubernur dan Wakil Gubernur,” tuturnya.
Jembatan Pulau Balang sendiri telah masuk dalam daftar proyek prioritas nasional dan kini berada di bawah kendali pemerintah pusat.
“Pembangunan yang rampung sepenuhnya akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dan mobilitas di Kaltim dan sekitarnya, sekaligus membuka akses logistik yang lebih cepat antarprovinsi,” tandasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
