Putusnya Jalan Nasional KM 28, DPRD Kaltim Libatkan Komisi V DPR RI
TERASKATAKALTIM — Putusnya akses jalan nasional di Kilometer 28, Desa Batuah, Kutai Kartanegara, menjadi perhatian serius Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi.
Ia menyatakan pihaknya telah meminta dukungan langsung dari Komisi V DPR RI agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera turun tangan mengatasi kerusakan jalur strategis tersebut.
“Ini bukan sekadar jalan kabupaten atau provinsi. Ini jalan nasional yang menjadi urat nadi penghubung Balikpapan–Samarinda. Kami sudah berkoordinasi dengan Fraksi Gerindra di Komisi V DPR RI agar mendorong percepatan penanganan oleh Kementerian PUPR,” tegas Reza, Rabu (28/5/25).
Menurut Reza, langkah melibatkan DPR RI ini penting karena posisi jalan KM 28 berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Ia menyebut bahwa keterlibatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) sangat dibutuhkan agar perbaikan bersifat permanen dan tidak hanya bersifat tambal-sulam.
Baca Juga:
Sebelumnya, sempat muncul spekulasi bahwa kerusakan jalan tersebut berkaitan dengan aktivitas tambang di sekitar wilayah.
Namun, berdasarkan klarifikasi dari Kepala Desa Batuah dan kajian tim geologi Universitas Mulawarman, Reza memastikan penyebabnya murni faktor alam.
“Tanahnya memang labil, ditambah curah hujan tinggi. Jadi tidak ada kaitan dengan aktivitas pertambangan, itu sudah terkonfirmasi dari hasil kajian,” jelasnya.
Sementara perbaikan belum dilakukan, arus lalu lintas terpaksa dialihkan melalui jalur alternatif seperti Samboja, Muara Jawa, dan Sanga-Sanga.
Reza mengingatkan bahwa lonjakan kendaraan di jalur-jalur tersebut dapat menimbulkan dampak lanjutan berupa kerusakan jalan provinsi.
“Kami minta Dishub segera perketat pengawasan terhadap truk over dimension dan overload (ODOL), dan Dinas PUPR juga jangan diam. Harus ada koordinasi aktif dengan BBPJN agar jangan sampai kerusakan merembet ke ruas lain,” imbuhnya.
Reza juga menekankan pentingnya langkah teknis jangka panjang yang disusun oleh BBPJN.
Komisi III DPRD Kaltim berharap agar solusi yang ditawarkan tidak sekadar sementara, tapi dapat memulihkan akses vital ini secara berkelanjutan.
“Masyarakat sekarang harus memutar jauh. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal efektivitas mobilitas dan distribusi logistik. Harus ada sinergi cepat antara pusat dan daerah,” tutupnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
