Maraknya Perundungan di Sekolah, DPRD Kaltim Desak Aksi Kolektif Cegah Kekerasan Pelajar
TERASKATAKALTIM — Fenomena perundungan di lingkungan sekolah di Kalimantan Timur memunculkan kekhawatiran baru. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai tingginya angka kekerasan antar siswa membutuhkan penanganan lintas sektor dan tak bisa dibiarkan berlarut.
Ia menyebut, kasus perundungan kini tak lagi terbatas di kalangan siswa SMP, melainkan sudah merambah hingga SD. Ironisnya, sebagian insiden terjadi di dalam jam pelajaran, saat siswa seharusnya dalam pengawasan sekolah.
“Laporan yang masuk mencerminkan bahwa kekerasan antar pelajar sudah meluas. Ini bukan masalah satu sekolah saja, tapi persoalan sistem yang harus dibenahi bersama,” ujar Hasanuddin, Sabtu (24/5/25).
DPRD Kaltim, kata dia, mendorong pemerintah provinsi untuk mengambil langkah nyata, mulai dari pembentukan program pencegahan hingga mekanisme respons cepat ketika kasus terjadi.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan elemen masyarakat.
Baca Juga:
Sebagai referensi, Hasanuddin menyinggung pendekatan yang telah diterapkan di Jawa Barat, di mana kebijakan anti-bullying dijalankan secara terstruktur dengan melibatkan semua unsur pendidikan.
“Kita perlu belajar dari daerah lain. Tapi kuncinya tetap pada komitmen bersama. Tanpa pelaporan resmi dari pihak sekolah atau masyarakat, sulit membuat intervensi yang tepat,” tuturnya.
Ia menegaskan, Gubernur sebagai pemimpin eksekutif daerah punya tanggung jawab penting untuk menjamin lingkungan belajar yang aman.
“Ini tentang hak anak untuk belajar tanpa rasa takut. Maka harus ada sistem perlindungan yang berjalan dari ruang kelas hingga ke tingkat kebijakan,” tuturnya.
Hasanuddin berharap, kolaborasi antara legislatif, eksekutif, sekolah, dan orang tua bisa menjadi kekuatan utama dalam menekan angka perundungan dan menciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi generasi muda Kaltim.
RF (ADV DPRD KALTIM)
