Andi Satya Dorong Pemerintah Pusat Sesuaikan Program Makan Gratis dengan Kondisi Daerah
TERASKATAKALTIM – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, meminta pemerintah pusat agar lebih fleksibel dalam menerapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan mempertimbangkan situasi dan tantangan khas masing-masing daerah.
Menurut Andi, Kaltim memiliki karakteristik geografis dan logistik yang berbeda dari wilayah seperti Pulau Jawa, sehingga pelaksanaan program tidak bisa diseragamkan secara nasional.
Perbedaan ini, katanya, berimbas langsung pada harga bahan pokok yang cenderung lebih mahal di Kaltim.
“Program ini sangat baik dan layak didukung. Namun kalau tidak menyesuaikan dengan kondisi riil daerah, bisa menyulitkan proses pelaksanaannya,” ujar Andi, Jumat (16/5/2025).
Ia mengungkapkan bahwa program MBG saat ini masih dalam tahap percontohan di sejumlah daerah, dan hasil sementara menunjukkan bahwa biaya operasional bisa sangat bervariasi. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian anggaran serta strategi implementasi agar manfaatnya merata, terutama untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Baca Juga:
Lebih jauh, Andi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya melalui koordinasi antara Badan Pangan Nasional dan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, kolaborasi lintas level pemerintahan akan menghindari hambatan teknis dan tumpang tindih kebijakan di lapangan.
“Mulai dari pendataan penerima manfaat, rantai suplai bahan makanan, hingga kesiapan tenaga pelaksana di sekolah, semuanya perlu sistem yang matang dan terkoordinasi,” jelasnya.
Andi juga mengingatkan agar tujuan utama program MBG tidak sekadar berfokus pada distribusi makanan, melainkan juga memperhatikan nilai gizi yang dibutuhkan anak usia sekolah.
Ia menegaskan bahwa kualitas makanan harus menjadi perhatian utama demi mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
“Generasi sehat dan cerdas tidak bisa dibentuk hanya lewat kuantitas makanan. Harus ada jaminan kualitas gizi yang baik,” tegasnya.
Ia pun berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan program ini benar-benar berdampak dan berjalan maksimal di berbagai wilayah, termasuk di Kaltim.
RF (ADV DPRD KALTIM)
