Ayub: Pengelolaan SDA di Kaltim Harus Berpihak pada Rakyat, Bukan Hanya Korporasi
TERASKATAKALTIM — Kesenjangan dalam pengelolaan kekayaan alam Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan tajam. Muhammad Husni Fahruddin, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, menegaskan perlunya perombakan menyeluruh dalam kebijakan sumber daya alam agar lebih berpihak kepada masyarakat lokal.
Menurutnya, keberadaan sumber daya alam yang melimpah belum sepenuhnya menjadi katalis kesejahteraan bagi warga.
“Kita sering bangga dengan kekayaan SDA, tapi faktanya rakyat masih jadi penonton di tanah sendiri,” ujar Fahruddin, yang akrab disapa Ayub, Sabtu (24/5/25).
Ia menyayangkan dominasi korporasi besar dalam sektor pertambangan dan energi, sementara kontribusi riil terhadap taraf hidup warga masih minim.
Ayub menilai arah kebijakan selama ini terlalu terfokus pada kepentingan investor.
Baca Juga:
“Kalau masyarakat hanya dilibatkan sebagai tenaga kerja tanpa akses pada pengambilan keputusan, maka itu bukan keadilan,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong lahirnya regulasi daerah yang memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat dari tahap perencanaan hingga distribusi hasil produksi.
Keterlibatan tersebut, kata dia, menjadi kunci bagi pemerataan manfaat ekonomi.
Tak hanya menyorot pemerintah, Ayub juga mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk pihak swasta untuk bersama-sama membangun sistem pengelolaan SDA yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kita butuh paradigma baru. Sudah waktunya pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menguntungkan elite bisnis, tapi benar-benar menyentuh kehidupan rakyat,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
