Soroti Krisis Sampah di Kaltim, Salehuddin Dorong Sistem Kelola Berbasis Masyarakat
TERASKATAKALTIM – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menyerukan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem pengelolaan sampah di daerah.
Ia menilai, ketidakteraturan dalam tata kelola sampah di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang harus segera diatasi dengan pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan berbasis ekonomi kerakyatan.
“Selama ini yang kita lihat hanya tumpukan sampah, tapi masalah utamanya ada di manajemen dan lemahnya pengawasan. Masyarakat akhirnya membuang sampah sembarangan karena sistem yang tidak berjalan baik,” ujar politisi dari Fraksi Golkar tersebut, Rabu (14/5/2025).
Salehuddin menyoroti kurangnya fasilitas pembuangan resmi serta kesadaran masyarakat sebagai dua faktor utama penyebab memburuknya kondisi lingkungan.
Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah daerah, tapi harus menjadi gerakan kolektif yang melibatkan warga secara aktif.
Baca Juga:
Salah satu langkah konkret yang didorongnya adalah penguatan bank sampah. Selain mendorong masyarakat untuk memilah sampah dari rumah, konsep ini dinilai mampu menciptakan peluang ekonomi baru, terutama bagi kelompok ibu rumah tangga dan pemuda.
“Bank sampah bukan hanya soal lingkungan. Ini juga pendidikan ekonomi. Kita bisa mendaur ulang, menghasilkan nilai tambah, dan membuka lapangan usaha kecil. Sudah terbukti berhasil di beberapa wilayah,” tuturnya.
Ia mendorong agar keberhasilan tersebut dapat direplikasi di wilayah lain melalui kebijakan yang konsisten dan program yang berkelanjutan. Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas lebih efektif dibanding hanya mengandalkan teknologi tinggi yang belum tentu cocok dengan kondisi daerah.
Lebih lanjut, Salehuddin mengingatkan bahwa pengelolaan sampah juga berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong adanya sinergi antarlembaga, terutama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan, dalam merancang program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Tidak harus menunggu alat canggih. Mulai saja dari langkah-langkah kecil yang realistis dan bisa langsung dirasakan manfaatnya. Yang penting ada kemauan politik dan dukungan dari bawah,” jelasnya.
DPRD Kaltim, kata dia, siap mendukung penganggaran bagi program pengelolaan sampah yang memiliki dampak nyata dan melibatkan partisipasi masyarakat. Ia menyebut, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang bisa diimplementasikan dengan sederhana namun berdampak luas.
Di akhir, Salehuddin mengajak semua pihak untuk mengubah cara pandang terhadap sampah.
“Ini bukan beban, tapi peluang. Kalau dikelola dengan baik, sampah bisa jadi kekuatan ekonomi lokal dan solusi lingkungan sekaligus,” tegasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
